Daftar Peraturan dan Perundang-undangan serta Pedoman K3 dan Teknik yang terkait dengan Kegiatan Konstruksi

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan serta Pedoman K3 dan Teknik yang terkait dengan Kegiatan Konstruksi
(to be up-dated)
No Nomor Peraturan Tentang
I. Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB
1 Pasal 3
II. UUD 1945
1 Pasal 27 ayat 2
III. Undang-undang (UU)
1 UU No. 14/1969 Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
2 UU No. 1/1970 Keselamatan Kerja
3 UU No. 14/1969 Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja
4 UU No. 4/1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup
5 UU No. 18/1999 Jasa Konstruksi
5 UU No. 23/1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6 UU No. 23/1992 Kesehatan
7 UU No. 21/2003 Pengesahan Konvensi ILO NO. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan dalam Industri dan Perdagangan
8 UU th 1930 LN No. 225 Undang-undang Uap (Stoom Ordonnantie)
9 UU th 1933 LN No. 53 Petasan
10 UU th 1931 LN No. 59 Timah Putih
11 UU No. 10/1961 Peredaran Barang dalam Perdagangan
12 UU No. 10/1997 Ketenaganukliran

IV. Peraturan Pemerintah (PP)
1 PP Th 1930 Peraturan Uap (Stoom Ordering)
2 PP No. 7 / 1973 Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
3 PP No. 19 / 1973 Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang Pertambangan
4 PP No. 11 / 1979 K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5 PP No. 19 / 1994 Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
6 PP No. 14 / 1993 Program Jamsostek
7 PP No. 18 / 1999 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
8 PP No. 20 / 1990 Pengendalian Pencemaran Air
9 PP No. 27 / 1999 Analisis Dampak Lingkungan
10 PP No. 19 / 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
11 PP No. 41 / 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
12 PP No. 74 / 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
13 PP No. 63 / 2000 Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
14 Stbl 1949 No 337 Ordonansi Bahan Berbahaya
15 PP No. 28 / 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
16 PP No. 29 / 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

V. Keputusan Presiden (Keppres)
1 Keppres No. 22/1993 Penyakit akibat Kerja.
2 Keppres No. 2 / 2002 Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
3 Keppres No. 51/1989 Perubahan Keputusan Presiden No 28/1988 tentang besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4 Keppres No. 83/1998 Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Beserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

VI Peraturan Menteri (Permen)
1 Permenaker No. 02/1970 Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3).
2 Permenaker No. 01/1976 Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan
3 Permenaker No. 03/1978 Penunjukan, Wewenang dan Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli K3.
4 Permenaker No. 01/1978 K3 dalam Penerbangan dan Pengangkutan Kayu
5 Permenaker No. 03/1978 Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai
6 Permenaker No. 05/1978 Syarat-syarat K3 pada pemakaian lift listrik untuk orang dan barang..
7 Permenaker No. 05/1978 K3 pada konstruksi Bangunan
8 Permenaker No. 01/1979 Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
9 Permenaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan
10 Permenaker No. 02/1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan K3
11 Permenaker No. 04/1980 Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeluharaan Alat Pemadan Api Ringan.
12 Permenaker No. 01/1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
13 Permenaker No. 01/1982 Bejana Bertekanan
14 Permenaker No. 02/1982 Kualifikasi Juru Las
15 Permenaker No. 03/1982 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
16 Permenaker No. 02/1983 Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
17 Permenaker No..03/1985 K3 dalam Penggunaan Bahan Asbes
18 Permenaker No. 03/1984 Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
Permenaker No. 03/1985 K3 Pemakaian Asbes di Tempat Kerja
19 Permenaker No. 04/1985 K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
20 Permenaker No. 05/1985 K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
21 Permenaker No. 02/1986 Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
22 Permenaker No. 03/1986 K3 pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida
23 Permenaker No. 04/1987 Tata cara Pembentukan P2K3 dan Penunjukan Ahli K3
24 Permenaker No. 01/1988 Kwalifikasi dan Syarat-syatrat Operator Pesawat Uap
25 Permenaker No. 02/1988 Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
26 Permenaker No. 04/1988 Berlakunya SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja
27 Permenaker No. 01/1989 Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
28 Permenaker No. 02/1989 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
29 Permenaker No. 01/1992 Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid
30 Permenaker No. 02/1992 Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
31 Permenaker No. 04/1995 Perusahaan Jasa K3
32 Permenaker No. 05/1996 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
33 Permenkes No. 453/ Menkes/ Per/XI/1983 Bahan Berbahaya
34 Permen PU No. 67/1993 Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
35 Permenaker No. 01/1998 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek
36 Permenaker No. 03/1998 Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
37 Permenaker No. 04/1998 Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
38 Permenaker No. 03/1999 Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang

VII. Keputusan/Instruksi Menteri & Keputusan Bersama Menteri
1 Kepmenaker No.1135/ 1987 Bendera K3
2 Kepmenaker No.333/1989 Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
3 Kepmenaker No.612/1989 Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap K3
4 Kepmenaker No.245/1990 Hari K3 Nasional
5 Kepmenaker No.62A/1992 Pedoman Diagnose dan Evaluasi Cacat Karena Kecelakaan / Penyakit akibat Kerja
6 Instruksi Menaker No 11/M/BW /1997 Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
7 Kepmenaker
No. 19/M/BW/1997 Pelaksanaan Audit SMK3
8 Kepmenaker
No. 103/MEN/1997 Penunjukan PT Sucofindo Sebagai Audit SMK3
9 Kepmenaker No 61/1999 Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
10 Kepmenaker No 186/1999 Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja
11 Kepmenaker No 187/1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
12 Kepmen PU No 10/KPTS/ 2000 Ketentuan Teknis terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
13 Kepmen PU No. 11/KPTS/ 2000 Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
14 Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No Kep/ 174/ MEN/1986 Keselamatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
15 Keputusan Menhankam No SKEP/198/MTT/1984 Perijinan Bahan Peledak
16 SK Men LH 127 / 2002 PROPER
17 SK Men LH 122 th 2004 Baku Mutu Limbah Cair (Pupuk)
18 Keputusan Bersama Men PU dan Mentamben No. O4 / 1991 dan 76/ 1991 Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Air
19 Kepmentan No. 764/1998 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
Keputusan Menteri Tega Kerja No. Kep. 168/Men/2000
VIII. Surat Edaran Menteri
1 SE Menaker No 01/1978 Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan dan iklim kerja
2 SE Menaker No 02/1978 NAB Bahan Kimia
3 SE Menaker No 01/1979 Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja
4
SE Menakertrans No SE 117/ /MEN/PPK-PKK/III/2005 Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan Tempat-tempat Publik lainnya

IX. Keputusan Direktur Jendral Binawas Depnaker
1 Kep Dirjen Binawas No. Kep-407BW/1999 Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
2 Kep Dirjen Binawas No.
Kep.84/BW/1998 Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

X. Peraturan dan Standar Teknik Terkait Konstruksi di Indonesia
1 Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
2 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
3 Peraturan Muatan Indonesia
4 Peraturan Beton Bertulang Indonesia
5 Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
6 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Indonesia
7 Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya

XI. Pedoman dan Standar /Siatem Manajemen K3
1 SMK3
Permenaker No 5 / 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2 OHSAS 18001:1999
British Standard, 1999 Occupational Health and Safety Assessement Series 18001:1999
3 OHSAS 18002: 2000
British Standard, 2002 Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999
4 Guidelines on OSHMS
ILO, June 2001 The Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. ILO-OSH 2001
5 COHSMS
Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), 2002 The Construction Occupational Health and Safety Management System (COHSMS) Guidelines & COHSMS External System Evaluation By Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA),
6 ISRS-7
Det Norske Veritas (DNV) International Safety Rating System (ISRS)-7


Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran
Udara Sumber Tidak Bergerak
Kep. Meneg. LH No: 86/2002, Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Permeneg. LH No. 11/2006, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menaker No. PER 03/MEN/ 1985 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes dan Surat Edaran Menaker No SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas faktor Kimia Udara di Lingkungan Kerja